Dua Pekan Lagi Perpres Insentif Investasi IKN Terbit, Ini Bocorannya
Jokowi dikabarkan segera menerbitkan Perpres yang mengatur insentif untuk investor di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordonasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal insentif investasi bakal rampung dua pekan lagi.
Aturan ini rencananya rampung sebelum penjajakan atau market sounding proyek infrastruktur IKN kepada investor pada September 2022.
Menurut Bahlil pihaknya tengah menggodok isi dari perpres tersebut saat ini, terutama menyangkut komponen insentif untuk investor proyek-proyek di IKN.
Bahlil memastikan, proses pengerjaannya dalam tahap finalisasi.
“Mungkin 2 minggu lagi selesai ya, lagi finalisasi, kebetulan perpresnya investasinya dari kami,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin, 8 Agustus 2022.
Bahlil enggan merincikan jenis investaai apa saja yang bakal diberikan kepada para investor IKN melalui perpres tersebut.
Hanya saja, dia memastikan, isinya seputar insentif yang membuat investor semakin tertarik berinvestasi di IKN dan proses administrasinya mudah.
“Investor lebih tertarik dan dia cepat urusannya.
contoh insentif pengadaan tanah, itu dia diberlakukan lex specialist dibanding yang lain,” kata Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dikabarkan akan segera menerbitkan Perpres yang mengatur insentif untuk investor di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Insentif fiskal dan non-fiskal disiapkan karena 80 persen pembiayaan IKN berasal dari luar APBN.
“Perpresnya sebentar lagi keluar, termasuk pembiayaan dan pendanaan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa saat ditemui usai rapat terbatas dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 11 Juli 2022.
Jokowi telah mengatakan akan menggunakan 20 persen APBN untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN Nusantara.
Kawasan inti tersebut antara lain gedung kementerian dan Istana.
Sedangkan untuk bangunan dan infrastruktur lainnya, pemerintah akan mencari sumber pendanaan lain untuk membangun IKN.
“Sehingga 80 persen KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), PPP (Public Private Partnership), maupun investasi langsung dari investor,” ujar Jokowi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Februari 2022.
